hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom dinamakan otonomi daerah
jawab
Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (“Eenheidstaat”), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; danNilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. [1]Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II)[2]dengan beberapa dasar pertimbangan[3]: Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;Dati II adalah daerah “ujung tombak” pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah: Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; danDinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju
Rekomendasi:
- pemerintah daerah dan dprd menganut asas pemerintah daerah dan dprd menganut asas jawaban a. sosial dan politik b. otonomi dan ekonomi c. otonomi dan tugas pembantuan d. politik dan ekonomi e. otonomi dan politik Pemerintah daerah dan DPRD menganut asas? c. otonomi dan tugas pembantuan Pembahasan Didalam menjalakan sebuah daerah, diperlukanlah sebuah pemerintahan guna untuk dapat…
- Pengertian negara kesatuan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi” Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik” arti negara kesatuan adalah? Jawaban: Pasal 1 ayat 1 berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik". Artinya Hanya ada satu Negara dan satu Pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam…
- dalam asas desentralisasi pemerintah pusat berperan sebagai Dalam asas desentralisasi, pemerintah pusat berperan sebagai... a. Pengatur b. Penindak c. Pengawas d. Penanggung jawab jawaban C.pengawas PEMBAHASAN Asas Desentralisasi menurut sebuah UU No. 32 tahun 2004 secara lugas memberikan sebuah penyebutan yangd imana kemudian desentralisasi merupakan sebuah bentuk penyerahan terhadap wewenang daripada pemerintah oleh pemerintah pusat…
- berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan… Berikut ini tidak termasuk dalam tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah? meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan desentralisasi melahirkan otonomi daerah pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daera mengoptimalkan potensi daerah Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Dari hasil…
- pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah… pemerintahan daerah berwenang membuat kebijakan daerah dengan syarat harus a. lepas dari keterikatan dengan pemerintah pusat b. berdasarkan kesepatakatan antara kepala daerah dengan DPRD c. sesuai dengan kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah d. selaras kebijakan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi e. memepunyai kedudukan setara dengan peraturan perundangan pemerintah…
- undang-undang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dibuat untuk melaksanakan jawaban UU adalah bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan UUD dan ketetapan MPR. Lembaga yang berwenang membentuk UU adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden). Perppu merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam keadaan bahasa. UU adalah bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan…
- Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara Indonesia… Perhatikan perundang-undangan dibawah ini!1. Undang-undang/Perpu (Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang)2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota3. Ketetapan MPR4. UUD 19455. Peraturan Presiden6. Peraturan daerah (Perda) Provinsi7. Peraturan PemerintahTata Urutan Peraturan Perundang-undangan negara Indonesia yang benar menurut UU No. 12 Tahun 2011 adalah.? 3-1-6-5-2-7-4 3-5-1-6-4-7-2 4-3-1-7-5-6-2 4-7-3-1-2-5-6 Semua jawaban benar Jawaban: C. 4-3-1-7-5-6-2 Dilansir…
- jelaskan pengertian pancasila sebagai dasar negara jelaskan pengertian pancasila sebagai dasar negara jawaban Pembahasan : Pancasila sebagai dasar negara, memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan menjadi pondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna membentuk persatuan dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup, memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi…
- berikut yang bukan termasuk keunggulan konsep negara… berikut yang bukan termasuk keunggulan konsep negara kesatuan adalah jawaban 1) Implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi, kualitas pemimpin nasional buruk. 2) Kewenangan daerah dibatasi kepentingan pusat; 3) Daerah kurang ditonjolkan karena yang diutamakan adalah kesatuan. insyaallah benar
- Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara RIS… Apakah kamu lagi mencari jawaban dari pertanyaan Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara RIS adalah? Berikut pilihan jawabannya: Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan wakil presiden Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Negara berbentuk kesatuan dan meliputi seluruh daerah Indonesia Konstitusi menggunakan Undang-Undang…
- Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan… Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut? Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Pengganti Undang-undang Undang-undang Semua jawaban benar Jawaban: B. Peraturan Daerah Provinsi Dilansir dari Encyclopedia Britannica, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dengan persetujuan…
- Dalam negara kesatuan negara republik indonesia pedoman… Dalam negara kesatuan negara republik indonesia pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah? Bhineka Tunggal Ika Pancasila dan UUD 1945 Wawasan Nusantara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Semua jawaban benar Jawaban: B. Pancasila dan UUD 1945 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, dalam negara kesatuan negara republik indonesia pedoman acuan bagi kehidupan berbangsa…
- Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki arti bahwa? Pancasila sebagai Dasar Negara memiliki arti bahwa? Pancasila menjadi cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi permasalahan sehari-hari Pancasila sebagai acuan norma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara Pancasila adalah sumber ide serta impian hidup untuk bangsa Indonesia Pancasila sebagai penggabungan antara nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia Semua jawaban benar Jawaban: B.…