kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah

administrator 3 minggu ago IPS 14 Views

kegiatan yang menunjukkan kewenangan presiden sebagai kepala negara adalah

 

Kewenangan Presiden sebagai kepala Negara adalah sebgai berikut:

  1. Memegang kekuasaan yang  tertinggi atas Angkatan Darat,  Angkatan Laut, dan Angkatan  Udara (Pasal 10).
  2. Menyatakan perang, membuat  perdamaian dan perjanjian  dengan negara lain dengan  persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 1).
  3. Membuat perjanjian  internasional lainnya dengan  persetujuan DPR (Pasal 11 Ayat 2).
  4. Menyatakan keadaan bahaya  (Pasal 12).
  5. Mengangkat duta dan konsul.  Dalam mengangkat duta,  Presiden memperhatikan  pertimbangan DPR (Pasal 13 Ayat  1 dan 2).
  6. Menerima penempatan  duta negara lain dengan  memperhatikan pertimbangan  DPR  (Pasal 13 Ayat 3).
  7. Memberi grasi, rehabilitasi  dengan memperhatikan  pertimbangan Mahkamah Agung  (Pasal 14 Ayat 1).
  8. Memberi amnesti dan abolisi  dengan memperhatikan  pertimbangan DPR  (Pasal 14 ayat 2).
  9. Memberi gelar, tanda jasa, dan  lain-lain tanda kehormatan yang  diatur dengan undang-undang  (Pasal 15).

 

Baca Cepat show

Pembahasan

Pemerintahan yang dianut oleh negara kita adalah sistem pemerintahan  presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat,  karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.  Dengan demikian, seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat  banyak. Berikut kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah.

  1. Memegang kekuasaan  pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
  2. Mengajukan Rancangan Undang  Undang kepada DPR (Pasal 5 ayat  1).
  3. Menetapkan Peraturan  Pemerintah (Pasal 5 ayat 2).
  4. Membentuk suatu dewan  pertimbangan yang bertugas  memberikan nasihat dan  pertimbangan kepada presiden  (Pasal 16).
  5. Mengangkat dan  memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2).
  6. Membahas dan memberi  persetujuan atas RUU bersama  DPR serta mengesahkan RUU  (Pasal 20 ayat 2 dan 4).
  7. Menetapkan peraturan  pemerintah sebagai pengganti  undang-undang dalam  kegentingan yang memaksa  (Pasal 22 ayat 1).
  8. Mengajukan RUU APBN untuk  dibahas bersama DPR dengan  memperhatikan pertimbangan  DPD (Pasal 23 ayat 2).
  9. Meresmikan keanggotaan  BPK yang dipilih DPR dengan  memperhatikan pertimbangan  DPD (Pasal 23F ayat 1).
  10. Menetapkan hakim agung dari  calon yang diusulkan Komisi  Yudisial dan disetujui DPR  (Pasal 24A ayat 3).
  11. Mengangkat dan  memberhentikan anggota Komisi  Yudisial dengan persetujuan DPR  (Pasal 24 B ayat 3).
  12. Mengajukan tiga orang  calon hakim konstitusi dan  menetapkan sembilan orang  hakim konstitusi (Pasal 24 C ayat  3).

Rekomendasi:

  • Pengertian negara kesatuan dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi” Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik” arti negara kesatuan adalah?   Jawaban: Pasal 1 ayat 1 berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik". Artinya Hanya ada satu Negara dan satu Pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam…
  • Berikut ini yang menjadi dasar konstitusional bahwa negara… Berikut ini yang menjadi dasar konstitusional bahwa negara Indonesia adalah negara hukum adalah? Pembukaan UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Semua jawaban benar Jawaban: D. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, berikut…
  • Pada pasal 30 ayat (1) UUD Negara RI 1945 mengatur tentang… Pada pasal 30 ayat (1) UUD Negara RI 1945 mengatur tentang ….. A. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem Hankamrata B. Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara C. Hak dan kewajiban warga negara untuk menjadi anggota kepolisian negara RI D. Kewajiban TNI sebagai…
  • penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan ri penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan ri jawaban Penjabaran trias politika dalam sistem pemerintahan RI adalah Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat UUD 1945 kekuasaan yudikatif, yaktu kekuasaan menyelenggarakan suatu peradilan Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan UUD 1945 Pembahasan Pengertian Trias Politika Trias politika merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa kekuasaan…
  • Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun… Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan “. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang…
  • Proses pembuatan rancangan Undang-undang, menurut UUD NRI… Proses pembuatan rancangan Undang-undang, menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 yang berhak mengajukan rancangan Undang-undang adalah? DPD DPR DPRD Presiden Semua jawaban benar Jawaban: D. Presiden Dilansir dari Encyclopedia Britannica, proses pembuatan rancangan undang-undang, menurut uud nri tahun 1945 sesuai dengan pasal 5 ayat 1…
  • Isi pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan… Isi pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan tentang ….. A. Hak asasi manusia B. Wilayah negara C. Warga negara D. Penduduk Jawaban: B Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Isi pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan tentang ….. B. Wilayah negara
  • Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia. Hal ini dinyatakan di… Bahasa Negara adalah bahasa Indonesia. Hal ini dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Pasal 35 Pasal 36 Pasal 36A Pasal 36B Semua jawaban benar Jawaban: B. Pasal 36 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, bahasa negara adalah bahasa indonesia. hal ini dinyatakan di dalam undang-undang dasar negara republik…
  • Aspek persamaan kedudukan warga negara Aspek persamaan kedudukan warga negara jawaban Jawaban : Memiliki hak yang sama untuk didampingi pembela dan pemeriksaan di pengadilan Penjelasan : Hak untuk didampingi pembela dan pemeriksaan di pengadilan merupakan salah satu Aspek persamaan kedudukan warga negara yang diwujudkan dalam aspek hukum. atau Pembahasan : hak warga negara Indonesia telah…
  • landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah… landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah .... jawaban Landasan Konseptual yang mengatur perumusan politik luar negeri Indonesia adalah Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia adalah : “Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam…
  • pembangunan bidang ekonomi secara tegas dinyatakan dalam UUD… pembangunan bidang ekonomi secara tegas dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal? 27 29 31 33 Semua jawaban benar Jawaban: D. 33 Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pembangunan bidang ekonomi secara tegas dinyatakan dalam uud negara republik indonesia 1945 pasal 33.
  • Sistematika UUD 1945 setelah diamandemen adalah? Sistematika UUD 1945 setelah diamandemen adalah? Pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan Pembukaan dan Pasal-pasal Batang tubuh dan Pasal-pasal Pembukaan, Pasal-pasal dan Penjelasan Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah: B. Pembukaan dan Pasal-pasal. Dilansir dari Ensiklopedia, sistematika uud 1945 setelah diamandemen adalah Pembukaan dan Pasal-pasal. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya…
  • Panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli… Panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal, kemudian menyepakati dan menetapkan tentang? perumusan naskah pembukaan UUD 1945 pasal-pasal dari rancangan UUD diterimanya naskah UUD 1945 lambang negara Semua jawaban benar Jawaban: B. pasal-pasal dari rancangan UUD Dilansir dari Encyclopedia Britannica, panitia perancang undang-undang dasar…
Copyright 2023 Ilyasweb