Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Apa itu HAM?

Hello Sobat Ilyas, sebelum membahas upaya penegakan HAM di Indonesia, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dicabut. HAM meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak lingkungan hidup.

Sejarah Penegakan HAM di Indonesia

Sejarah penegakan HAM di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia mengambil dasar negara Pancasila yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai dasar penegakan HAM. Namun, dalam perjalanan sejarah, Indonesia mengalami beberapa kejadian yang merusak penegakan HAM seperti Kasus Trisakti, Kasus Munir, dan masih banyak lagi.

Upaya Penegakan HAM di Indonesia

Untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah:

1. Penetapan Undang-Undang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menghukum pelaku pelanggaran HAM.

2. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pada tahun 1993 dengan tugas utama memantau, melindungi, dan mempromosikan HAM di Indonesia. Komnas HAM juga bertugas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

3. Pelaksanaan Program Pendidikan HAM

Pendidikan HAM dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia. Program ini meliputi program pelatihan, seminar, diskusi, dan kampanye sosial.

4. Kerjasama dengan Negara Lain

Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain dalam rangka penegakan HAM. Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB dan telah menandatangani beberapa konvensi internasional tentang HAM seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Anti-Tortur.

5. Pembentukan Satuan Tugas Pelanggaran HAM

Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pelanggaran HAM pada tahun 2018 untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Satuan tugas ini terdiri dari aparat penegak hukum dan ahli HAM.

Tantangan dalam Penegakan HAM di Indonesia

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dalam penegakan HAM, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, diantaranya adalah:

1. Budaya dan Adat

Beberapa kebudayaan dan adat di Indonesia masih menyebabkan pelanggaran HAM seperti kasus pernikahan anak dan praktek merusak lingkungan hidup.

2. Korupsi

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah yang serius dan menyebabkan pelanggaran HAM seperti penyalahgunaan hak-hak ekonomi dan sosial.

3. Keamanan

Konflik dan kerusuhan di Indonesia sering menyebabkan pelanggaran HAM seperti penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan.

4. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan menjadi kendala dalam penegakan HAM di Indonesia.

Kesimpulan

Penegakan HAM di Indonesia masih menjadi perjuangan yang panjang. Meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam rangka memperkuat penegakan HAM, dibutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai hak asasi manusia sebagai bagian dari martabat manusia.

Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya.