Dasar Hukum Politik Luar Negeri Indonesia

administrator April 8, 2023 Pendidikan 8 Views

Hello Sobat Ilyas, dalam artikel kali ini kita akan membahas mengenai dasar hukum politik luar negeri Indonesia. Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang dibuat berdasarkan beberapa dasar hukum. Adapun dasar hukum tersebut antara lain:

Baca Cepat show

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum tertinggi bagi seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, mengatur hubungan luar negeri”. Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia harus selalu berada di bawah naungan UUD 1945.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Diplomasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Diplomasi menjadi dasar hukum bagi kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban diplomat Indonesia dalam menjalankan tugasnya di negara lain. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai perlindungan dan pengamanan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjadi dasar hukum bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri, serta mengatur mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai perlindungan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia menjadi dasar hukum bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia saat ini. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, seperti memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan membuka akses pasar di negara-negara yang potensial. Selain itu, Keputusan Presiden ini juga mengatur mengenai pengembangan ekonomi dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

5. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan negara lain. Konvensi ini mengatur mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian internasional. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina agar perjanjian yang dibuat dengan negara lain sah dan berlaku hukum.

6. Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 menjadi dasar hukum bagi kegiatan diplomatik Indonesia di negara lain. Konvensi ini mengatur mengenai hak dan kewajiban diplomat serta tata cara pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran hubungan diplomatik antar negara. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina agar kegiatan diplomatik yang dilakukan di negara lain sah dan berlaku hukum.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Keanggotaan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Keanggotaan Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi dasar hukum bagi Indonesia sebagai anggota PBB. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai posisi Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota PBB, seperti memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia dan menyelesaikan konflik internasional.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perjanjian Internasional menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan negara lain. Undang-Undang ini mengatur mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian internasional. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pengesahan perjanjian internasional oleh lembaga negara Indonesia.

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Undang-Undang ini mengatur mengenai tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri, serta mengatur mengenai perencanaan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai perlindungan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menjalankan kegiatan diplomasi di luar negeri. Undang-Undang ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan anggaran untuk kegiatan diplomasi Indonesia di luar negeri.

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi dasar hukum bagi Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta hubungannya dengan lembaga negara lainnya.

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjadi dasar hukum bagi lembaga intelijen Indonesia dalam menjalankan tugasnya dalam bidang politik luar negeri. Undang-Undang ini mengatur mengenai tugas dan fungsi lembaga intelijen serta penggunaan informasi intelijen dalam penyusunan kebijakan politik luar negeri Indonesia.

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Bidang Ekonomi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Bidang Ekonomi menjadi dasar hukum bagi kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia saat ini. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai arah kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia, seperti peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain dan pembukaan pasar baru bagi produk Indonesia.

14. Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1982

Konvensi Jenewa tentang Hukum Laut tahun 1982 menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam melakukan kegiatan di wilayah laut. Konvensi ini mengatur mengenai batas-batas wilayah laut negara, hak dan kewajiban negara dalam melakukan kegiatan di laut, serta tata cara penyelesaian sengketa di laut. Indonesia harus selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Jenewa agar kegiatan di wilayah laut dilakukan secara sah dan berlaku hukum.

15. Konvensi Wina tentang Hukum Diplomatik tahun 1961

Konvensi Wina tentang Hukum Diplomatik tahun 1961 menjadi dasar hukum bagi kegiatan diplomatik Indonesia di negara lain. Konvensi ini mengatur mengenai hak dan kewajiban diplomat serta tata cara pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran hubungan diplomatik antar negara. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina agar kegiatan diplomatik yang dilakukan di negara lain sah dan berlaku hukum.

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri Indonesia menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia secara keseluruhan. Keputusan Presiden ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan tersebut.

17. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Diplomatik dan Konsuler

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Diplomatik dan Konsuler menjadi dasar hukum bagi kegiatan diplomatik dan konsuler Indonesia di luar negeri. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan kewajiban diplomat dan konsuler serta tata cara pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran hubungan diplomatik dan konsuler antar negara. Dalam hal ini, Indonesia harus selalu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini agar kegiatan diplomatik dan konsuler yang dilakukan di negara lain sah dan berlaku hukum.

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Bidang Politik Keamanan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada Bidang Politik Keamanan menjadi dasar hukum bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian

Rekomendasi:

Fungsi UUD 1945: Membentuk Negara Kesatuan Hello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang paling penting. Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 berperan dalam membentuk negara kesatuan Indonesia. Namun, apa sebenarnya fungsi UUD 1945? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi!Mengatur Sistem PemerintahanSalah satu fungsi UUD 1945 adalah mengatur…
Mengenal UUD tentang Pendidikan di Indonesia Hello Sobat Ilyas, kali ini kita akan membahas tentang UUD tentang Pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang…
Soal dan Jawaban PPh Pasal 21 Salam hangat untuk Sobat Ilyas, pembaca setia artikel kami di situs ini. Hari ini, kita akan membahas tentang soal dan jawaban PPh Pasal 21, yang mungkin menjadi topik yang menarik bagi Anda yang bekerja sebagai karyawan atau pengusaha. Sebelum kita mulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu PPh Pasal…
Pasal 2 Ayat 1: Penjelasan dan Dampaknya bagi Kehidupan Kita Kenapa Pasal 2 Ayat 1 Penting untuk Kita Ketahui?Hello Sobat Ilyas, kalian pasti pernah mendengar tentang Pasal 2 Ayat 1, bukan? Pasal ini adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Pasal 2 Ayat 1 berisi tentang prinsip dasar negara…
Rumusan Dasar Negara untuk Sobat Ilyas Hello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa negara Indonesia memiliki rumusan dasar negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar memahami isi dari rumusan dasar negara tersebut? Dalam artikel ini, kita akan membahas secara santai tentang rumusan dasar negara Indonesia.Pembukaan UUD 1945Rumusan dasar negara…
Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945: Dasar Negara Indonesia PendahuluanHello Sobat Ilyas! Apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Pasal ini adalah dasar negara Indonesia yang paling fundamental. Tanpa adanya pasal ini, Indonesia tidak akan menjadi negara yang kita kenal seperti sekarang. Yuk, simak penjelasannya!Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945Pasal 1 Ayat…
Pasal 18 Ayat 1: Pentingnya Memahami Hak Asasi Manusia Kenapa Pasal 18 Ayat 1 Adalah Hal yang Penting?Hello Sobat Ilyas! Apakah kamu pernah mendengar tentang Pasal 18 Ayat 1? Pasal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting untuk dipahami. Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan memeluk agama atau…
Pasal 1 Ayat 1: Mengenal Lebih Jauh Tentang Dasar Negara Halo Sobat Ilyas, Apa itu Pasal 1 Ayat 1?Jika kamu seorang warga negara Indonesia, pastinya kamu sudah tidak asing lagi dengan Pasal 1 Ayat 1. Pasal ini merupakan pasal pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi tentang dasar negara Indonesia. Dalam Pasal 1 Ayat 1 yang…
Landasan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Hello Sobat Ilyas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan dan independensi, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal dalam konstitusi Indonesia. Pasal 25Pasal 25 UUD 1945 menyebutkan bahwa…
Pasal 28 UUD 1945 Apa Itu Pasal 28 UUD 1945?Hello Sobat Ilyas, dalam artikel kali ini kita akan membahas tentang Pasal 28 UUD 1945. Pasal ini merupakan salah satu pasal penting dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia.Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,…
Pasal 3 Ayat 1: Apa yang Harus Kamu Ketahui? Halo Sobat Ilyas!Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah "pasal 3 ayat 1" yang sering disebut-sebut dalam hukum di Indonesia. Namun, apakah kamu sudah benar-benar paham tentang apa yang dimaksud dengan pasal 3 ayat 1? Jika belum, yuk simak artikel ini sampai selesai!Apa itu Pasal 3 Ayat 1?Pasal 3…
Pasal 30 UUD 1945 Mengatur Tentang Hak Apa yang Dimaksud dengan Pasal 30 UUD 1945?Hello Sobat Ilyas, dalam artikel kali ini kami akan membahas tentang pasal 30 UUD 1945 yang mengatur tentang hak. Pasal ini merupakan salah satu pasal penting dalam UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Pasal 30 sendiri menyatakan bahwa "Setiap orang…
Tugas DPR: Peran dan Tanggung Jawab Terkait Pembuatan… PengantarHello Sobat Ilyas, dalam artikel kali ini kita akan membahas tentang tugas DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) terkait pembuatan undang-undang di Indonesia. DPR merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. DPR sendiri terdiri dari anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki tanggung jawab besar…