Demokrasi Parlementer: Konsep dan Praktiknya di Indonesia

Hello Sobat Ilyas, apakah kamu tahu apa itu demokrasi parlementer? Bagi sebagian orang, mungkin istilah ini terdengar asing. Namun, di Indonesia, demokrasi parlementer adalah bentuk sistem pemerintahan yang sudah diterapkan sejak lama. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih dalam tentang konsep dan praktik dari demokrasi parlementer di Indonesia.

Apa itu Demokrasi Parlementer?

Demokrasi parlementer adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh seorang perdana menteri dan kabinetnya, yang terpilih dari anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi parlementer biasanya dijalankan melalui sistem multi-partai dan pemilihan umum yang bebas dan adil.

Sejarah Demokrasi Parlementer di Indonesia

Di Indonesia, sistem demokrasi parlementer pertama kali diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad, sebuah badan legislatif yang terdiri dari perwakilan dari berbagai kelompok etnis di Indonesia. Namun, karena Volksraad tidak memiliki kekuasaan yang sebenarnya, sistem ini tidak dianggap sebagai demokrasi parlementer yang sebenarnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer. Namun, pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem ini dengan sistem presidensial, di mana kekuasaan eksekutif diberikan pada presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Barulah pada tahun 1999, setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia kembali ke sistem demokrasi parlementer dengan adanya pemilihan umum dan pembentukan DPR.

Cara Kerja Demokrasi Parlementer di Indonesia

Dalam sistem demokrasi parlementer di Indonesia, DPR adalah badan legislatif yang berperan sebagai wakil rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Setelah terpilih, anggota DPR membentuk fraksi-fraksi dengan partai politik yang sama. Partai politik yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan umum akan membentuk pemerintahan dan menunjuk perdana menteri dan kabinetnya.

Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada DPR dan harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika kebijakan-kebijakan tersebut tidak disetujui oleh DPR, maka DPR dapat memberikan mosi tidak percaya kepada perdana menteri. Apabila mosi tidak percaya disetujui oleh mayoritas anggota DPR, maka perdana menteri dan kabinetnya harus mengundurkan diri dan terjadi pergantian pemerintahan.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Parlementer

Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem demokrasi parlementer. Salah satu kelebihannya adalah sistem ini mampu memperkuat kekuasaan legislatif dan membatasi kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinetnya harus mempertanggungjawabkan kebijakan mereka kepada DPR, sehingga terjadi pengawasan yang lebih ketat terhadap pemerintah.

Namun, kekurangan dari sistem demokrasi parlementer adalah terjadinya instabilitas politik jika terjadi pergantian pemerintahan karena mosi tidak percaya. Selain itu, sistem ini juga rentan terhadap fraksi-fraksi yang tidak solid dan korupsi di antara anggota DPR.

Demokrasi Parlementer di Tengah Pandemi COVID-19

Saat ini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak pada sistem demokrasi parlementer. Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah harus ditunda karena adanya pandemi ini. DPR juga harus mengadakan rapat-rapat secara virtual untuk memastikan kelancaran jalannya pemerintahan.

Namun, di sisi lain, pandemi ini juga menunjukkan pentingnya pemilihan umum dan sistem demokrasi parlementer dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di negara kita. Meskipun terdapat kendala-kendala dalam menjalankan sistem ini di tengah pandemi, namun kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan hak suara rakyat.

Kesimpulan

Demokrasi parlementer adalah suatu bentuk sistem pemerintahan yang sudah diterapkan di Indonesia sejak lama. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh perdana menteri dan kabinetnya yang dipilih dari anggota parlemen. Meskipun demokrasi parlementer memiliki kelebihan dan kekurangan, namun sistem ini tetap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di negara kita. Di tengah pandemi COVID-19, kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan menjaga kestabilan pemerintahan dengan menggunakan teknologi yang ada.

Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!