Hello Sobat Ilyas! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk sosial yang merdeka dan memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal dasar hukum HAM di Indonesia agar dapat menjaga dan memperjuangkan hak kita sebagai warga negara.
Undang-Undang Dasar 1945
Dasar hukum HAM di Indonesia tercantum dalam Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal ini menjamin hak setiap orang untuk hidup, berpendapat, beragama, berserikat, dan berorganisasi. Selain itu, Pasal 28I-28J juga menjamin hak atas keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia secara universal, proporsional, dan berkeadilan. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak atas pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini menetapkan standar internasional untuk hak-hak sipil dan politik yang harus diakui oleh negara-negara yang menandatanganinya. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2006 dan wajib memenuhi standar hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya.
Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Selain Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ada juga Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Konvensi ini menetapkan standar internasional untuk hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang harus diakui oleh negara-negara yang menandatanganinya. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 2006 dan wajib memenuhi standar hak asasi manusia yang tercantum di dalamnya.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga merupakan dasar hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap pelanggaran HAM harus diadili di pengadilan HAM. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin perlindungan dan pengakuan terhadap hak korban pelanggaran HAM.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga merupakan dasar hukum HAM di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga merupakan dasar hukum HAM di Indonesia. Peraturan ini menetapkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Kesimpulan
Dalam kesimpulan, kita dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum HAM di Indonesia sangatlah penting untuk menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia. Dasar hukum ini terdiri dari berbagai undang-undang dan konvensi internasional yang menjamin hak atas hidup, berpendapat, beragama, berserikat, dan berorganisasi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang merdeka dan memiliki martabat yang sama, kita harus memperjuangkan hak-hak kita dengan memahami dasar hukum HAM di Indonesia. Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!
